Hasil rekomendasi Simposium Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) yang diselenggarakan di Kampus UPH Lippo Karawaci direspon sangat positif oleh pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menko Hilirisasi, Bahlil Lahadalia, secara tegas memerintahkan jajarannya untuk langsung memasukkan poin-poin masukan tersebut ke dalam peta jalan (road map) kebijakan energi nasional. Dua fokus utama yang disoroti dalam rekomendasi ini meliputi pendorongan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) serta prioritas pemerataan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Presiden Direktur Freeport Indonesia sekaligus Ketua Steering Committee Simposium PIKI, Tony Wenas, menyampaikan empat poin rekomendasi strategis, yakni pencapaian bauran energi berkelanjutan menuju 2045 dan net zero emission 2060, dorongan penggunaan PLTN yang aman dan ramah lingkungan, pemenuhan akses energi sebagai hak dasar rakyat, serta percepatan RUU PPL. Menurut Tony, nuklir menjadi opsi ideal karena memiliki keunggulan berupa emisi rendah, kapasitas daya besar, efisiensi biaya, serta tingkat keamanan yang terjamin untuk menopang kebutuhan energi bersih dan murah di seluruh pelosok Indonesia.
Merespons hal tersebut, Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah keterbatasan listrik di wilayah 3T, di mana masih ada sekitar 11.000 desa yang belum teraliri listrik secara memadai. Melalui program kerja tahun 2029–2030, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 hingga 15 triliun setiap tahunnya guna memastikan pemerataan akses listrik pedesaan. Bahlil menekankan bahwa seluruh anak bangsa di daerah pelosok berhak mendapatkan fasilitas listrik yang sama agar dapat mengenyam pendidikan, mengakses informasi global, dan memperoleh peluang kemajuan yang setara dengan wilayah perkotaan.
Mengenai pengembangan PLTN, Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia telah menerima berbagai tawaran teknologi nuklir dari beberapa negara maju seperti Rusia, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Kanada. Menindaklanjuti rekomendasi PIKI, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan target kapasitas tahap awal pembangunan PLTN dalam RUPTL, dari yang semula direncanakan sebesar 500 MW menjadi 1.500 MW pada tahap pertama tahun 2026. Selain membahas isu energi, Bahlil juga sedikit mengulas sejarah keterikatan PIKI sebagai salah satu organisasi pendiri Sekber Golkar bersama para tokoh cendekiawan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PIKI Maruarar Sirait berharap agar gagasan dan policy brief yang dihasilkan dari simposium ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengambilan kebijakan negara. Ia menyampaikan optimismenya agar PIKI terus melahirkan regenerasi tokoh-tokoh bangsa berwawasan nasionalis dan inklusif. Maruarar juga mengapresiasi kebhinekaan di Indonesia serta kepemimpinan yang merangkul semua golongan tanpa membeda-bedakan latar belakang agama maupun organisasi.
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama!